HALAMAN UTAMA
Running Teks
Rabu, 24 Mei 2023
Senin, 22 Mei 2023
PENDATAAN DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP) PEMILU 2024
Izin menginformasikan bahwa proses pendataan masyarakat untuk Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 kini sudah memasuki tahap akhir. Yaitu sudah pada tahap DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) menuju penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
Batas waktu tanggapan masyarakat sampai tgl 23 MEI 2023
Kepada para Ketua RT dan RW agar berkenan membantu mensosialisasikan informasi ini, karena Partisipasi masyarakat sangat penting, demi suksesnya Pemilu 2024 khususnya di Desa Pasirangin dan umumnya di NKRI.
Sekian dan Terimakasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.
Wa. PPS Desa Pasirangin
RUDI : +62 856-8000-557
SANGGAM : +62 815-1389-8595
AYUB : +62 895-2271-7155
Wa. Sekretariat PPS
BPK. MINAN, S.Pd : +62 812-8610-6327
BPK. INTA : +62 878-7010-8688
Senin, 08 Mei 2023
Jumat, 05 Mei 2023
FORMULIR SURAT PENGANTAR DAN SURAT KETERANGAN DOMOSILI
PEMBERITAHUAN
bagi warga RT 07 RW 10 yang "urget" mencari Surat Pengantar dan Surat Domisili dalam kondisi tertentu maka bisa Download formulirnya ada di https://rukuntetangga07.blogspot.com/ begini caranya :
- pilih Tab Website
- pilih SURAT PENGANTAR (FORMULIR) DOWNLOAD DI SINI
- atau SURAT KETERANGAN DOMISILI (FORMULIR) DOWLOAD DI SINI
- Klik Download di sini
- setelah di Download bisa di isi sendiri data yang ada di formulir
- konfirmasi ke Sekretaris RT 07 untuk permintaan no Surat
- isi no surat klik di sini ( hanya untuk admin)
Kamis, 20 April 2023
Selasa, 28 Maret 2023
Selasa, 14 Februari 2023
Senin, 30 Januari 2023
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah
JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta BPJS Kesehatan mandiri wajib membayar iuran setiap bulan agar status kepesertaannya aktif. Bagaimana cara bayar iuran BPJS Kesehatan?
Selasa, 24 Januari 2023
JUARA 2 MINI SOCCER U 10 GRIYA ALAM SENTOSA
Rabu, 11 Januari 2023
NIK JADI NPWP
Ketentuan Perubahan NIK Jadi NPWP
Kabar NIK jadi NPWP tentu sudah santer terdengar di telinga Anda. Mulai 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara bertahap mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) jadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam ketentuannya, diberlakukan 3 format baru NPWP, sebagai berikut: